realisasi sebuah gagasan
Sundani Nurono Soewandhi
(Guru Besar Material Sains dalam Kelompok Keilmuan Farmasetika,
Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, sundani@fa.itb.ac.id atau sunda94@ymail.com)
Dasar Pemikiran
Sejarah program
Tanpa kecuali, tenaga pendidik perguruan tinggi di Indonesia wajib menunaikan Tri Darma. Menurut UU Sisdiknas tahun 2003, ketiga Darma perguruan tinggi tersebut terdiri dari Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sampai saat ini belum ada satupun produk hukum yang mengatur tentang komposisi ketiga Darma untuk mencapai mutu produk pendidikan sesuai yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan. Akibatnya masing-masing perguruan tinggi, PT merealisasikannya secara berbeda menuruti persepsinya sendiri. Fakta yang terekam sampai saat ini, PT lebih fokus pada darma Pendidikan/Pengajaran, berikutnya Penelitian. Darma Pengabdian kepada Masyarakat, PPM memperoleh perhatian paling minim atau bahkan terabaikan.
Sampai tahun 1994, program PPM yang dibiayai Ditlitabmas Ditjen Dikti adalah Penerapan Ipteks dan Kuliah Kerja Nyata, KKN. Realisasi program Penerapan Ipteks di masyarakat umumnya didominasi kegiatan penyuluhan, pelatihan atau pendampingan yang berjangka pendek (hitungan hari) tanpa mempertimbangkan dampaknya. Aktivitas semacam itu wajar memperoleh dukungan biaya sebesar Rp 5 juta,- bagi setiap kelompok pelaksana. Sama wajarnya dengan skor rendah yang diberikan dalam perhitungan angka kredit kenaikan pangkat/golongan tenaga pendidik. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi PPM PT.
Sejak tahun 1994, Ditlitabmas memperkenalkan program Vucer dengan biaya sebesar Rp 10 juta dan berubah menjadi Rp 15 juta sekitar tahun 2007-2009. Program tersebut fokus kepada masyarakat produktif (usaha mikro, petani, peternak, nelayan dll) yang membutuhkan bantuan pada aspek produksi atau manajemen. Masyarakat yang tergolong tidak produktif secara ekonomis, masih memperoleh bantuan PT melalui program Penerapan Ipteks. Analisis data evaluasi pelaksanaan program Vucer memicu terbentuknya program Vucer Multi Tahun, VMT (1997) yang berorientasi pada produk ekspor. Pada tahun yang sama direalisasikan program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di PT, PBKPT (1997) sebagai upaya menciptakan wirausaha baru dari kalangan PT. Persoalan kewilayahan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Daerah menjadi fokus perhatian Ditlitabmas sebagai alternatif lain memperkuat kinerja program KKN. Program kemitraan bersama Pemda dengan memperhatikan aspirasi dan potensi masyarakat, dibiayai pihak Pemda dan Ditlitabmas, bernama program Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat, SIBERMAS (2001). Menyadari pentingnya sosialisasi produk intelektual masyarakat PT ke masyarakat luas, sekaligus mempertimbangkan rendahnya kepercayaan industri atau investor terhadap mutu produk intelektual PT, Ditlitabmas pada tahun 2001 membentuk program Unit Usaha Jasa dan Industri, unit-UJI. Melalui program ini tenaga pendidik memperoleh akses untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk intelektualnya ke masyarakat.
Reformasi program
Tahun 2009 Ditlitabmas melakukan langkah penyederhanaan sekaligus penajaman seluruh program PPM sehingga tidak lagi membuka peluang bagi tenaga pendidik melakukan kegiatan PPM hanya sebatas penyuluhan, pelatihan ataupun pendampingan. Disamping itu, biaya program meningkat signifikan dan adanya kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan PPM dalam bentuk artikel jurnal baik level nasional ataupun internasional. Sejak tahun 2009, seluruh program PPM misi dan namanya ditetapkan lebih spesifik, yaitu:
1. IbM (Ipteks bagi Masyarakat)
2. IbK (Ipteks bagi Kewirausahaan)
3. IbW (Ipteks bagi Wilayah)
4. IbPE (Ipteks bagi Produk Ekspor)
5. IbIKK (Ipteks bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus)
Kecuali IbM yang dana programnya sebesar Rp 50 juta dan berdurasi satu tahun, program lainnya mencapai Rp 100 juta/tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Misi program IbM adalah membentuk peradaban baru bagi masyarakat mitra yang terjaga, terpelihara kelangsungannya dan berpeluang untuk diswakembangkan. IbK menyandang misi menciptakan wirausaha baru dari kalangan mahasiswa dan/atau alumni. IbW membawa misi bersama-sama Pemda dan PT mitra meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di satu wilayah atau pengembangan wilayah. IbPE membuka akses PT membantu pengembangan usaha produk ekspor atau potensial ekspor. Sementara itu, IbIKK menjadi wahana komersialisasi produk intelektual masyarakat PT.
Perkembangan program PPM memotivasi masyarakat PT melaksanakan darma PPM secara signifikan, khususnya IbM. Demikian pula program IbIKK yang semakin diminati, karena produk-produk riset yang dinilai bermanfaat namun tidak memperoleh perhatian industri ataupun investor berpeluang dikomersialisasikan. IbIKK di PT menunjukkan spin off yang cukup tinggi baik pada aspek intelektual maupun finansialnya. Suatu kondisi atau kinerja yang belum pernah dijumpai pada pusat-pusat penelitian. IbW tergolong program yang mulai banyak diminati meskipun PT masih terkendala untuk membangun kemitraan bersama Pemda. Namun kehadiran PT di lingkungan Pemda memberi alternatif lain bagi Pemda untuk memilih mitra membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. IbK masih diinterpretasikan PT sebagai suatu wahana standar membina wirausaha baru tanpa menyadari adanya kekhasan dalam kriteria tenannya. Kinerja program IbK masih belum dikenali kecuali komoditas tenan yang mengandung keunggulan dari aspek ilmu pengetahuan. Program yang agak tersendat adalah IbPE. Program tersebut mensyaratkan kriteria pengusaha ekspor dan bersedia berkontribusi dalam pembiayaan program. Hal ini umumnya disebabkan terbatasnya informasi tentang dunia usaha yang dimiliki LPM dan juga masyarakat PT sendiri.
FLipMAS
Setiap PT dan masyarakatnya belum bersinergi satu sama lain baik dalam menyusun maupun merealisasikan program PPM. Seluruh kegiatan PPM lebih banyak ditentukan inisiatif tenaga pendidik daripada merealisasikan renstra LPM PT. Demikian pula kerjasama antar LPM PT, belum terjalin. Konsekuensinya adalah tidak bersinerginya antar kegiatan PPM di setiap PT juga antar PT. Kondisi semacam ini dipastikan tidak membawa dampak sistemik, tetapi lebih bersifat kasuistik dan individual.
PPM akan memberi dampak signifikan bagi internal, eksternal PT, Pemda dan masyarakat jika dikerjakan mengacu kepada persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat di satu batas wilayah tertentu (desa, kota, kabupaten atau propinsi), dikerjakan secara sinergistik dan integratif. Frekuensi yang tinggi dari pergaulan antara tenaga pendidik dan masyarakat eksternal PT membuka peluang terjadinya pengayaan dan pemutakhiran ipteks di kedua belah pihak. Oleh karena itu, semakin banyak dana dan kegiatan PPM yang dilaksanakan di masyarakat, akan semakin baik pula mutu pendidikan. Sebab, teori telah dikonstruksikan dan dibuktikan kebenarannya.
Para aktivis PPM atau Profesional Pendidik Masyarakat (PROdikMAS) memandang situasi seperti itu sebagai suatu tantangan. Bagaimana meniadakan arogansi almamater, membangun kepercayaan dan respek akan kehadiran dan kemahiran rekan-rekannya dari berbagai PT, memetakan persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat di wilayah masing-masing dan menggerakkan sebanyak mungkin PT bahu membahu mengatasinya. Jadi FLipMAS dibentuk PROdikMAS dan bukan tenaga pendidik yang belum berpengalaman bermasyarakat. Dengan menggunakan kesamaan semboyan keikhlasan bermasyarakat, PROdikMAS di wilayah Bali 15 April 2010 membentuk Forum Layanan ipteks bagi Masyarakat, FLipMAS. Forum ini berkolaborasi dengan LPM PT Bali dan diberi nama NGAYAH yang berarti bekerja dengan penuh keikhlasan. Berturut-turut terbentuk FLipMAS HETFEN (10/10/2010) di Kupang NTT, LEGOWO (04/03/2011) di Malang, MAMMIRI (10/01/2011) di Makassar, SABILULUNGAN (01/03/2011) di Bandung dan JAGADHITA (01/03/2011) di Yogyakarta. Di Medan, pembentukan FLipMAS sedang berlangsung dibawah inisiatif LPM USU.
Visi FLipMAS
Peradaban wilayah (Bali, NTT, Makassar, Malang, Yogyakarta, Sunda) membudaya dan teraktualisasi di masyarakat
Misi FLipMAS
Mengintegrasikan dan mensinergikan kemahiran akademik, humanistik PROdikMAS dengan kearifan lokal dalam memandirikan dan mensejahterakan masyarakat.
Tujuan FLipMAS
Mencapai critical mass PROdikMAS sebesar 30-40 % populasi tenaga pendidik PT.
Struktur Organisasi
Mengingat FLipMAS beranggotakan PROdikMAS, maka struktur organisasi yang dipilih ditentukan para anggotanya. Struktur organisasi FLipMAS disarankan seramping mungkin yang terdiri dari:
· Ketua (ex officio LPM PT)
· Ketua Pelaksana (PROdikMAS)
· Para Ketua Bidang (PROdikMAS, khususnya Penerbitan Jurnal Aplikasi Ipteks)
Dalam kondisi khusus, Ketua dan Ketua Pelaksana dapat diintegrasikan menjadi satu dan berasal dari PROdikMAS. Ketua FLipMAS ditetapkan karena kewaskitaannya dan sikapnya yang mendukung strategi serta operasional FLipMAS. Ketua Pelaksana hendaknya dipilih karena kemampuannya mengelola sebuah organisasi, memiliki jaringan luas ke para pemangku kepentingan dan dinamis.
Operasional FLipMAS digerakkan sepenuhnya melalui iuran para PROdikMAS, management fee dari pekerjaan yang dilaksanakan dan donasi para pemangku kepentingan yang bersimpati.
Pola hubungan FLipMAS dan LPM PT
Jika LPM PT fokus pada kinerja PPM dosen PT ybs, maka FLipMAS berkonsentrasi pada sinergisme dan integrasi kegiatan PPM antar PROdikMAS. Jadi satu kegiatan PPM PT tertentu dapat dikerjakan PROdikMAS beberapa PT lain sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Ada kemungkinan, karena satu dan lain hal LPM PT enggan mendukung kegiatan FLipMAS. Meskipun demikian, FLipMAS tetap bergerak dengan dukungan LPM PT yang mampu memahami momentum integrasi dan sinergistik dalam membangun masyarakat ke arah kesentosaan. If not you, Who-If not now, When? PROdikMAS yang bergabung dalam FLipMAS menjawabnya SEKARANG.
Kewajiban FLipMAS dalam merealisasikan program kemasyarakatan adalah:
1) Memetakan persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat di suatu wilayah
2) Menata strategi pelaksanaan program
3) Mengekspose kinerja tahunan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas
Ketiganya difungsikan bagi pihak Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, industri penyandang dana Corporate Social Responsibility, CSR dan institusi terkait lainnya.
Pola hubungan FLipMAS dan Pemda
FLipMAS yang dibentuk sebagai Think-Tank berbagai pihak yang berempati pada masyarakat tetap berbasis pada kepakaran akademiknya. Dengan memposisikan FLipMAS sebagai mitra ataupun unit fungsional Balitbangda memberi fleksibilitas tinggi bagi terealisasinya seluruh kewajiban FLipMAS. Dalam aspek riset, Balitbangda terbantukan dengan kehadiran Dewan Riset Daerah. Untuk aspek kemasyarakatan, Balitbangda dapat mengandalkan eksistensi FLipMAS.
Peta persoalan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat versi FLipMAS dapat diintegrasikan dengan peta sejenis versi Balitbangda. Integrasi keduanya menurunkan prioritas program dan FLipMAS mendistribusikannya sesuai dengan jenis program Ditlitabmas atau model program lain.
Pola hubungan FLipMAS dan CSR
Terbebas dari apakah kehadiran CSR di Indonesia saat ini disebabkan karena adanya UU No. 25 Penanaman Modal Tahun 2007 dan juga UU No. 40 Perseroan Terbatas Tahun 2007 tentang CSR ataukah disebabkan kesadaran pengusaha atas nasib bangsanya, FLipMAS mengantisipasinya secara positif. Kemitraan FLipMAS dan donatur CSR yang selanjutnya disebut CSR sangat pas dan tepat. FLipMAS dengan berbagai kegiatannya membawa misi kemandirian dan kesentosaan masyarakat. Misi serupa juga diemban CSR. Dengan demikian berbagai kombinasi sinergistik dapat dibangun dalam bentuk FLipMAS-Pemda, FLipMAS-Pemda-CSR, FLipMAS-CSR.
Interaksi antar FLipMAS
Kinerja FLipMAS di setiap wilayah dapat menjadi acuan kerja FLipMAS wilayah lainnya dalam kerangka saling belajar, mengisi kebutuhan atau keperluan kegiatan kemasyarakatannya. Seperti halnya interaksi antar PROdikMAS dalam FLipMAS, demikian pula model interaksi yang dibangun antar FLipMAS, integratif dan sinergistik. Maksudnya tiada lain kecuali konvergensi perjuangan dalam membangun bangsa.
Program Kerja FLipMAS
Sebagai akademisi yang berempati pada kesentosaan bangsa, mengacu pula kepada tiga kewajiban dasarnya, FLipMAS memiliki program kerja berikut:
Jangka Pendek:
Menetapkan agenda kerja tahunan (internal dan eksternal) yang meliputi:
A. Pembuatan Blog dan Milis FLipMAS
B. Penyusunan dan Penetapan Profil Masyarakat Wilayah
C. Penetapan Prioritas Target Tahunan
D. Penyusunan dan Penetapan platform
E. Penetapan Peta Penugasan
F. Penerbitan Jurnal Aplikasi Ipteks
G. Sosialisasi dan Diseminasi Produk FLipMAS
H. Identifikasi Critical Mass Wilayah
I. Pembentukan Kemitraan dengan Pemda, CSR atau Institusi lain (termasuk menjadi reviewer proposal wilayah)
J. Koordinasi Program antar FLipMAS
K. Lain-lain
Jangka Menengah:
· Pembentukan FLipMAS Nasional
· Pembentukan wujud permanen FLipMAS
Bandung, 28 Juni 2011
Sundani Nurono Soewandhi
(Guru Besar Material Sains dalam Kelompok Keilmuan Farmasetika,
Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, sundani@fa.itb.ac.id atau sunda94@ymail.com)
Dasar Pemikiran
Sejarah program
Tanpa kecuali, tenaga pendidik perguruan tinggi di Indonesia wajib menunaikan Tri Darma. Menurut UU Sisdiknas tahun 2003, ketiga Darma perguruan tinggi tersebut terdiri dari Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sampai saat ini belum ada satupun produk hukum yang mengatur tentang komposisi ketiga Darma untuk mencapai mutu produk pendidikan sesuai yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan. Akibatnya masing-masing perguruan tinggi, PT merealisasikannya secara berbeda menuruti persepsinya sendiri. Fakta yang terekam sampai saat ini, PT lebih fokus pada darma Pendidikan/Pengajaran, berikutnya Penelitian. Darma Pengabdian kepada Masyarakat, PPM memperoleh perhatian paling minim atau bahkan terabaikan.
Sampai tahun 1994, program PPM yang dibiayai Ditlitabmas Ditjen Dikti adalah Penerapan Ipteks dan Kuliah Kerja Nyata, KKN. Realisasi program Penerapan Ipteks di masyarakat umumnya didominasi kegiatan penyuluhan, pelatihan atau pendampingan yang berjangka pendek (hitungan hari) tanpa mempertimbangkan dampaknya. Aktivitas semacam itu wajar memperoleh dukungan biaya sebesar Rp 5 juta,- bagi setiap kelompok pelaksana. Sama wajarnya dengan skor rendah yang diberikan dalam perhitungan angka kredit kenaikan pangkat/golongan tenaga pendidik. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi PPM PT.
Sejak tahun 1994, Ditlitabmas memperkenalkan program Vucer dengan biaya sebesar Rp 10 juta dan berubah menjadi Rp 15 juta sekitar tahun 2007-2009. Program tersebut fokus kepada masyarakat produktif (usaha mikro, petani, peternak, nelayan dll) yang membutuhkan bantuan pada aspek produksi atau manajemen. Masyarakat yang tergolong tidak produktif secara ekonomis, masih memperoleh bantuan PT melalui program Penerapan Ipteks. Analisis data evaluasi pelaksanaan program Vucer memicu terbentuknya program Vucer Multi Tahun, VMT (1997) yang berorientasi pada produk ekspor. Pada tahun yang sama direalisasikan program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di PT, PBKPT (1997) sebagai upaya menciptakan wirausaha baru dari kalangan PT. Persoalan kewilayahan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Daerah menjadi fokus perhatian Ditlitabmas sebagai alternatif lain memperkuat kinerja program KKN. Program kemitraan bersama Pemda dengan memperhatikan aspirasi dan potensi masyarakat, dibiayai pihak Pemda dan Ditlitabmas, bernama program Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat, SIBERMAS (2001). Menyadari pentingnya sosialisasi produk intelektual masyarakat PT ke masyarakat luas, sekaligus mempertimbangkan rendahnya kepercayaan industri atau investor terhadap mutu produk intelektual PT, Ditlitabmas pada tahun 2001 membentuk program Unit Usaha Jasa dan Industri, unit-UJI. Melalui program ini tenaga pendidik memperoleh akses untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk intelektualnya ke masyarakat.
Reformasi program
Tahun 2009 Ditlitabmas melakukan langkah penyederhanaan sekaligus penajaman seluruh program PPM sehingga tidak lagi membuka peluang bagi tenaga pendidik melakukan kegiatan PPM hanya sebatas penyuluhan, pelatihan ataupun pendampingan. Disamping itu, biaya program meningkat signifikan dan adanya kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan PPM dalam bentuk artikel jurnal baik level nasional ataupun internasional. Sejak tahun 2009, seluruh program PPM misi dan namanya ditetapkan lebih spesifik, yaitu:
1. IbM (Ipteks bagi Masyarakat)
2. IbK (Ipteks bagi Kewirausahaan)
3. IbW (Ipteks bagi Wilayah)
4. IbPE (Ipteks bagi Produk Ekspor)
5. IbIKK (Ipteks bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus)
Kecuali IbM yang dana programnya sebesar Rp 50 juta dan berdurasi satu tahun, program lainnya mencapai Rp 100 juta/tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Misi program IbM adalah membentuk peradaban baru bagi masyarakat mitra yang terjaga, terpelihara kelangsungannya dan berpeluang untuk diswakembangkan. IbK menyandang misi menciptakan wirausaha baru dari kalangan mahasiswa dan/atau alumni. IbW membawa misi bersama-sama Pemda dan PT mitra meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di satu wilayah atau pengembangan wilayah. IbPE membuka akses PT membantu pengembangan usaha produk ekspor atau potensial ekspor. Sementara itu, IbIKK menjadi wahana komersialisasi produk intelektual masyarakat PT.
Perkembangan program PPM memotivasi masyarakat PT melaksanakan darma PPM secara signifikan, khususnya IbM. Demikian pula program IbIKK yang semakin diminati, karena produk-produk riset yang dinilai bermanfaat namun tidak memperoleh perhatian industri ataupun investor berpeluang dikomersialisasikan. IbIKK di PT menunjukkan spin off yang cukup tinggi baik pada aspek intelektual maupun finansialnya. Suatu kondisi atau kinerja yang belum pernah dijumpai pada pusat-pusat penelitian. IbW tergolong program yang mulai banyak diminati meskipun PT masih terkendala untuk membangun kemitraan bersama Pemda. Namun kehadiran PT di lingkungan Pemda memberi alternatif lain bagi Pemda untuk memilih mitra membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. IbK masih diinterpretasikan PT sebagai suatu wahana standar membina wirausaha baru tanpa menyadari adanya kekhasan dalam kriteria tenannya. Kinerja program IbK masih belum dikenali kecuali komoditas tenan yang mengandung keunggulan dari aspek ilmu pengetahuan. Program yang agak tersendat adalah IbPE. Program tersebut mensyaratkan kriteria pengusaha ekspor dan bersedia berkontribusi dalam pembiayaan program. Hal ini umumnya disebabkan terbatasnya informasi tentang dunia usaha yang dimiliki LPM dan juga masyarakat PT sendiri.
FLipMAS
Setiap PT dan masyarakatnya belum bersinergi satu sama lain baik dalam menyusun maupun merealisasikan program PPM. Seluruh kegiatan PPM lebih banyak ditentukan inisiatif tenaga pendidik daripada merealisasikan renstra LPM PT. Demikian pula kerjasama antar LPM PT, belum terjalin. Konsekuensinya adalah tidak bersinerginya antar kegiatan PPM di setiap PT juga antar PT. Kondisi semacam ini dipastikan tidak membawa dampak sistemik, tetapi lebih bersifat kasuistik dan individual.
PPM akan memberi dampak signifikan bagi internal, eksternal PT, Pemda dan masyarakat jika dikerjakan mengacu kepada persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat di satu batas wilayah tertentu (desa, kota, kabupaten atau propinsi), dikerjakan secara sinergistik dan integratif. Frekuensi yang tinggi dari pergaulan antara tenaga pendidik dan masyarakat eksternal PT membuka peluang terjadinya pengayaan dan pemutakhiran ipteks di kedua belah pihak. Oleh karena itu, semakin banyak dana dan kegiatan PPM yang dilaksanakan di masyarakat, akan semakin baik pula mutu pendidikan. Sebab, teori telah dikonstruksikan dan dibuktikan kebenarannya.
Para aktivis PPM atau Profesional Pendidik Masyarakat (PROdikMAS) memandang situasi seperti itu sebagai suatu tantangan. Bagaimana meniadakan arogansi almamater, membangun kepercayaan dan respek akan kehadiran dan kemahiran rekan-rekannya dari berbagai PT, memetakan persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat di wilayah masing-masing dan menggerakkan sebanyak mungkin PT bahu membahu mengatasinya. Jadi FLipMAS dibentuk PROdikMAS dan bukan tenaga pendidik yang belum berpengalaman bermasyarakat. Dengan menggunakan kesamaan semboyan keikhlasan bermasyarakat, PROdikMAS di wilayah Bali 15 April 2010 membentuk Forum Layanan ipteks bagi Masyarakat, FLipMAS. Forum ini berkolaborasi dengan LPM PT Bali dan diberi nama NGAYAH yang berarti bekerja dengan penuh keikhlasan. Berturut-turut terbentuk FLipMAS HETFEN (10/10/2010) di Kupang NTT, LEGOWO (04/03/2011) di Malang, MAMMIRI (10/01/2011) di Makassar, SABILULUNGAN (01/03/2011) di Bandung dan JAGADHITA (01/03/2011) di Yogyakarta. Di Medan, pembentukan FLipMAS sedang berlangsung dibawah inisiatif LPM USU.
Visi FLipMAS
Peradaban wilayah (Bali, NTT, Makassar, Malang, Yogyakarta, Sunda) membudaya dan teraktualisasi di masyarakat
Misi FLipMAS
Mengintegrasikan dan mensinergikan kemahiran akademik, humanistik PROdikMAS dengan kearifan lokal dalam memandirikan dan mensejahterakan masyarakat.
Tujuan FLipMAS
Mencapai critical mass PROdikMAS sebesar 30-40 % populasi tenaga pendidik PT.
Struktur Organisasi
Mengingat FLipMAS beranggotakan PROdikMAS, maka struktur organisasi yang dipilih ditentukan para anggotanya. Struktur organisasi FLipMAS disarankan seramping mungkin yang terdiri dari:
· Ketua (ex officio LPM PT)
· Ketua Pelaksana (PROdikMAS)
· Para Ketua Bidang (PROdikMAS, khususnya Penerbitan Jurnal Aplikasi Ipteks)
Dalam kondisi khusus, Ketua dan Ketua Pelaksana dapat diintegrasikan menjadi satu dan berasal dari PROdikMAS. Ketua FLipMAS ditetapkan karena kewaskitaannya dan sikapnya yang mendukung strategi serta operasional FLipMAS. Ketua Pelaksana hendaknya dipilih karena kemampuannya mengelola sebuah organisasi, memiliki jaringan luas ke para pemangku kepentingan dan dinamis.
Operasional FLipMAS digerakkan sepenuhnya melalui iuran para PROdikMAS, management fee dari pekerjaan yang dilaksanakan dan donasi para pemangku kepentingan yang bersimpati.
Pola hubungan FLipMAS dan LPM PT
Jika LPM PT fokus pada kinerja PPM dosen PT ybs, maka FLipMAS berkonsentrasi pada sinergisme dan integrasi kegiatan PPM antar PROdikMAS. Jadi satu kegiatan PPM PT tertentu dapat dikerjakan PROdikMAS beberapa PT lain sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Ada kemungkinan, karena satu dan lain hal LPM PT enggan mendukung kegiatan FLipMAS. Meskipun demikian, FLipMAS tetap bergerak dengan dukungan LPM PT yang mampu memahami momentum integrasi dan sinergistik dalam membangun masyarakat ke arah kesentosaan. If not you, Who-If not now, When? PROdikMAS yang bergabung dalam FLipMAS menjawabnya SEKARANG.
Kewajiban FLipMAS dalam merealisasikan program kemasyarakatan adalah:
1) Memetakan persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat di suatu wilayah
2) Menata strategi pelaksanaan program
3) Mengekspose kinerja tahunan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas
Ketiganya difungsikan bagi pihak Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, industri penyandang dana Corporate Social Responsibility, CSR dan institusi terkait lainnya.
Pola hubungan FLipMAS dan Pemda
FLipMAS yang dibentuk sebagai Think-Tank berbagai pihak yang berempati pada masyarakat tetap berbasis pada kepakaran akademiknya. Dengan memposisikan FLipMAS sebagai mitra ataupun unit fungsional Balitbangda memberi fleksibilitas tinggi bagi terealisasinya seluruh kewajiban FLipMAS. Dalam aspek riset, Balitbangda terbantukan dengan kehadiran Dewan Riset Daerah. Untuk aspek kemasyarakatan, Balitbangda dapat mengandalkan eksistensi FLipMAS.
Peta persoalan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat versi FLipMAS dapat diintegrasikan dengan peta sejenis versi Balitbangda. Integrasi keduanya menurunkan prioritas program dan FLipMAS mendistribusikannya sesuai dengan jenis program Ditlitabmas atau model program lain.
Pola hubungan FLipMAS dan CSR
Terbebas dari apakah kehadiran CSR di Indonesia saat ini disebabkan karena adanya UU No. 25 Penanaman Modal Tahun 2007 dan juga UU No. 40 Perseroan Terbatas Tahun 2007 tentang CSR ataukah disebabkan kesadaran pengusaha atas nasib bangsanya, FLipMAS mengantisipasinya secara positif. Kemitraan FLipMAS dan donatur CSR yang selanjutnya disebut CSR sangat pas dan tepat. FLipMAS dengan berbagai kegiatannya membawa misi kemandirian dan kesentosaan masyarakat. Misi serupa juga diemban CSR. Dengan demikian berbagai kombinasi sinergistik dapat dibangun dalam bentuk FLipMAS-Pemda, FLipMAS-Pemda-CSR, FLipMAS-CSR.
Interaksi antar FLipMAS
Kinerja FLipMAS di setiap wilayah dapat menjadi acuan kerja FLipMAS wilayah lainnya dalam kerangka saling belajar, mengisi kebutuhan atau keperluan kegiatan kemasyarakatannya. Seperti halnya interaksi antar PROdikMAS dalam FLipMAS, demikian pula model interaksi yang dibangun antar FLipMAS, integratif dan sinergistik. Maksudnya tiada lain kecuali konvergensi perjuangan dalam membangun bangsa.
Program Kerja FLipMAS
Sebagai akademisi yang berempati pada kesentosaan bangsa, mengacu pula kepada tiga kewajiban dasarnya, FLipMAS memiliki program kerja berikut:
Jangka Pendek:
Menetapkan agenda kerja tahunan (internal dan eksternal) yang meliputi:
A. Pembuatan Blog dan Milis FLipMAS
B. Penyusunan dan Penetapan Profil Masyarakat Wilayah
C. Penetapan Prioritas Target Tahunan
D. Penyusunan dan Penetapan platform
E. Penetapan Peta Penugasan
F. Penerbitan Jurnal Aplikasi Ipteks
G. Sosialisasi dan Diseminasi Produk FLipMAS
H. Identifikasi Critical Mass Wilayah
I. Pembentukan Kemitraan dengan Pemda, CSR atau Institusi lain (termasuk menjadi reviewer proposal wilayah)
J. Koordinasi Program antar FLipMAS
K. Lain-lain
Jangka Menengah:
· Pembentukan FLipMAS Nasional
· Pembentukan wujud permanen FLipMAS
Bandung, 28 Juni 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar